Page 6 - https___jdihkemdikbudgoid_sjdih_siperpu_dokumen_salinan_salinan_20220211_105800_Salinan Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022_JDIH_220212_135409
P. 6
- 5 -
c. jenjang Pendidikan Menengah tercantum dalam
Lampiran III,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 3
(1) Muatan wajib pendidikan agama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dirumuskan melalui
koordinasi antara Menteri dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
agama.
(2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4) huruf k dirumuskan oleh pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya.
Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. ketentuan mengenai Standar Isi dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1668);
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21
Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 954); dan
c. ketentuan mengenai Standar Isi dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018
tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
jdih.kemdikbud.go.id
