Page 45 - https___jdihkemdikbudgoid_sjdih_siperpu_dokumen_salinan_salinan_20220211_105800_Salinan Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022_JDIH_220212_135409

- 32 -

hukum tertinggi, yang sudah barang tentu berkaitan dengan
kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

yang mendasari produk peraturan perundang-undangan dan tata
urutan perundangan yang berlaku di Indonesia dalam sistem

hukum nasional di Indonesia;

b. diagram keterkaitan tata urutan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia, pentingnya mematuhi norma dan aturan,

menyeimbangkan hak dan kewajiban;

c. perwujudan demokrasi yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila
dalam sistem pemerintahan Indonesia, termasuk pengaturan

tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan hubungan

antarlembaga-lembaga negara, hubungan negara dengan warga
negara baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya

maupun pertahanan dan keamanan serta praktik kemerdekaan

berpendapat warga negara dalam era keterbukaan informasi;
d. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu

kesatuan utuh dan wawasan nusantara dalam konteks Negara

Kesatuan Republik Indonesia; dan
e. bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan

serta sistem pemerintahan daerah dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahasa

a. Bahasa Indonesia

1) strategi menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan
mempresentasikan serta menulis tingkat sedang/semenjana;

2) strategi berbahasa secara santun untuk menghormati orang
lain dan/atau menghindari konflik sesuai konteks sosial

budaya;

3) bentuk, ciri, dan akurasi informasi dalam teks informasi
yang netral, ramah gender, dan/atau ramah keberagaman;

4) bentuk, ciri, dan elemen estetika dalam teks fiksi yang netral,
ramah gender, dan/atau ramah keberagaman;

5) kaidah bahasa Indonesia yang membentuk teks;

6) struktur sastra dalam teks sastra;
7) penanda kebahasaan dalam teks;

8) aspek nonverbal dalam teks; dan

jdih.kemdikbud.go.id